100 Contoh Soal Tes Perangkat Desa dan Kunci Jawaban Lengkap

Pelajari 100 contoh soal tes perangkat desa lengkap beserta kunci jawaban dan pembahasan yang sering keluar dalam seleksi.

Dealls
Ditulis oleh
Dealls May 31, 2026

Kalau kamu sedang bersiap mengikuti seleksi kerja di pemerintahan desa, memahami contoh soal tes perangkat desa adalah langkah awal yang sangat penting.

Proses seleksi ini bukan hanya soal lulus ujian, tapi juga tentang seberapa siap kamu masuk ke dunia kerja yang penuh tanggung jawab dan aturan administratif.

Banyak peserta mengira tes ini hanya formalitas, padahal kenyataannya seleksi perangkat desa cukup kompetitif. Karena itu, kamu perlu memahami pola soal, materi yang diujikan, sampai cara menjawabnya dengan tepat.

Nah, artikel ini membantumu mengenali jenis soal yang sering muncul, memahami konsep di balik setiap materi, dan membahas kumpulan contoh soal tes perangkat desa dan kunci jawabannya.

Yuk, simak sampai selesai!

Apa Itu Tes Perangkat Desa?

Tes Perangkat Desa
Perangkat Desa | Sumber: Desa Kuwum - Pemkab Badung

Tes perangkat desa adalah tahapan seleksi yang digunakan untuk menilai kemampuan calon aparatur sebelum mereka diterima sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Tes ini bertujuan memastikan bahwa peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas administrasi dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Dalam proses rekrutmen, tes ini menjadi salah satu tahap paling penting karena menentukan apakah seseorang layak mengisi posisi dalam struktur pemerintahan desa.

Perangkat desa sendiri adalah kelompok staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perangkat desa terdiri dari:

  • Sekretaris Desa
  • Kepala Urusan (Kaur)
  • Kepala Seksi (Kasi)
  • Kepala Dusun (Kadus)

Dalam dunia kerja pemerintahan, posisi ini memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan administrasi desa.

Secara umum, tes perangkat desa mencakup beberapa hal berikut:

  • Kemampuan administrasi dasar
  • Pemahaman aturan pemerintahan desa
  • Kemampuan berpikir logis
  • Kemampuan komunikasi

Baca Juga: Besaran Gaji Perangkat Desa Terbaru 2026 & Tunjangannya

Materi yang Diujikan dalam Tes Perangkat Desa

Tes perangkat desa umumnya terbagi menjadi dua jenis: tes tertulis dan tes praktik atau keterampilan. Masing-masing punya bobot dan bentuk yang berbeda, dan tidak semua desa menggunakan keduanya sekaligus.

Berikut adalah rincian materi yang biasanya diujikan:

Tes Tertulis

Tes tertulis biasanya menjadi bagian utama dalam seleksi perangkat desa karena menilai pengetahuan dasar kamu secara langsung.

Bentuknya biasanya pilihan ganda dengan jumlah soal antara 50 hingga 100+ soal, tergantung kebijakan masing-masing desa atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyelenggara.

Materi yang keluar dalam tes tertulis umumnya mencakup empat bidang berikut.

1. Pengetahuan Pemerintahan Desa

Ini adalah materi inti dengan porsi soal paling banyak. Kamu akan diuji seputar regulasi dan tata kelola desa, mulai dari UU Desa hingga peran masing-masing jabatan.

Topik yang sering muncul di antaranya:

  • UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya (UU No. 3 Tahun 2024)
  • PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa
  • Struktur organisasi pemerintahan desa dan fungsi tiap jabatan
  • APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa
  • Badan Permusyawaratan Desa (BPD): fungsi, hak, dan kewajibannya
  • Tata cara penetapan Peraturan Desa (Perdes)
  • Syarat dan ketentuan pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa

2. Pengetahuan Umum

Materi ini menguji wawasan kamu di luar konteks desa, termasuk:

  • Pancasila dan butir-butirnya
  • Pasal-pasal UUD 1945 yang relevan dengan pemerintahan daerah
  • Wawasan kebangsaan, bela negara, dan Bhinneka Tunggal Ika
  • Isu-isu sosial, kemasyarakatan, dan pemerintahan yang aktual

3. Bahasa Indonesia

Kamu juga akan diuji kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam konteks administrasi dan surat-menyurat. Topiknya meliputi:

  • Ejaan yang Disempurnakan (PUEBI/EYD)
  • Penggunaan tanda baca dan penulisan kata yang benar
  • Pemahaman wacana dan teks bacaan
  • Tata cara penulisan surat dinas dan dokumen resmi

4. Pembangunan dan Kemasyarakatan

Materi ini menguji pemahaman kamu soal pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan desa. Topiknya mencakup:

  • Konsep pemberdayaan masyarakat desa
  • Musyawarah Desa (Musdes) dan proses perencanaan pembangunan
  • Program-program pembangunan desa yang relevan
  • Peran perangkat desa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat

Tes Praktik dan Keterampilan

Selain tes tertulis, beberapa desa juga mengadakan tes tambahan untuk menilai kemampuan praktis calon perangkat desa.

1. Tes Komputer (Teknis)

Pada bagian ini, kamu akan diuji kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer untuk kebutuhan administrasi desa.

Biasanya tes ini mencakup:

  • Kemampuan mengetik dokumen dengan cepat dan rapi
  • Penggunaan Microsoft Word untuk surat-menyurat
  • Pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel
  • Pemahaman aplikasi dasar perkantoran

Tes ini menjadi semakin penting karena banyak desa sudah mulai beralih ke sistem administrasi digital.

2. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menilai sisi personal kamu, seperti cara berkomunikasi, pola pikir, dan kesiapan mental dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa.

Dalam sesi ini, kamu bisa ditanya beberapa hal seperti:

  • Motivasi mengikuti seleksi perangkat desa
  • Pandangan kamu tentang pembangunan desa
  • Cara menghadapi masalah di lingkungan kerja
  • Komitmen dalam melayani masyarakat

3. Tes Tambahan (opsional)

Di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat tambahan tes sesuai kebutuhan lokal.

Beberapa bentuk tes tambahan yang sering muncul antara lain:

  • Tes kemampuan Bahasa Jawa atau bahasa daerah setempat
  • Kemampuan komunikasi menggunakan unggah-ungguh (tata krama bahasa)
  • Tes kesehatan dasar untuk memastikan kondisi fisik
  • Psikotes sederhana untuk melihat stabilitas emosi dan kepribadian

Baca Juga: Berapa Gaji Kepala Desa 2026? Intip Besaran beserta Tunjangannya!

100 Contoh Soal Tes Perangkat Desa

Contoh Soal Tes Perangkat Desa
Tes Perangkat Desa | Sumber: Universita Negeri Surabaya

Berikut ini adalah kumpulan contoh soal tes perangkat desa dan kunci jawaban yang sudah disusun berdasarkan materi-materi yang paling sering diujikan.

Kamu juga bisa mencari versi contoh soal tes perangkat desa PDF di situs-situs resmi desa atau platform belajar terpercaya untuk latihan offline.

Setiap jawaban dilengkapi dengan keterangan atau referensi pasal agar kamu tidak sekadar menghafal, tapi juga benar-benar memahami alasannya.

Soal Pemerintahan Desa (40 soal)

1. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan Kepala Desa adalah…

A. 6 tahun, dapat dipilih kembali 2 kali

B. 8 tahun, dapat dipilih kembali 2 kali

C. 6 tahun, dapat dipilih kembali 3 kali

D. 8 tahun, hanya boleh menjabat 1 kali

Jawaban: B — Kepala Desa menjabat 8 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali, secara berturut-turut maupun tidak (Pasal 39 UU Desa).

 

2. Batas usia minimal dan maksimal untuk menjadi perangkat desa adalah…

A. 18 – 40 tahun

B. 20 – 42 tahun

C. 25 – 45 tahun

D. 21 – 45 tahun

Jawaban: B — Berdasarkan Pasal 50 UU Desa, batas usia perangkat desa adalah minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun.

 

3. Pendidikan minimal untuk menjadi perangkat desa adalah…

A. SD/sederajat

B. SMP/sederajat

C. SMA/sederajat

D. Diploma III

Jawaban: C — Pasal 50 UU Desa menyebutkan bahwa calon perangkat desa harus berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

 

4. Penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit adalah setara dengan…

A. 100% gaji pokok PNS golongan II/a

B. 110% gaji pokok PNS golongan II/a

C. 120% gaji pokok PNS golongan II/a

D. 130% gaji pokok PNS golongan II/a

Jawaban: C — Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 Ayat (2), penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit 120% dari gaji pokok PNS golongan II/a.

 

5. Perangkat desa (selain Sekretaris Desa) mendapatkan penghasilan tetap paling sedikit setara dengan…

A. 90% gaji PNS golongan II/a

B. 100% gaji PNS golongan II/a

C. 110% gaji PNS golongan II/a

D. 120% gaji PNS golongan II/a

Jawaban: B — Perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap paling sedikit setara 100% dari gaji pokok PNS golongan II/a (PP No. 11 Tahun 2019).

 

6. Sumber pendanaan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa berasal dari…

A. APBN langsung

B. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes

C. Dana zakat masyarakat desa

D. Pajak Bumi dan Bangunan desa

Jawaban: B — Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) PP No. 11 Tahun 2019, penghasilan tetap bersumber dari APBDes melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

 

7. Berapa persen maksimal dari APBDes yang boleh dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa?

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 40%

Jawaban: C — Pasal 100 ayat (1b) PP No. 11 Tahun 2019 mengatur bahwa paling banyak 30% dari APBDes dialokasikan untuk gaji dan tunjangan perangkat desa, sementara 70% sisanya untuk belanja operasional.

 

8. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah…

A. Lembaga pengawas keuangan desa yang ditunjuk oleh Bupati

B. Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa bersama Kepala Desa

C. Organisasi kemasyarakatan yang berfungsi menyalurkan aspirasi warga

D. Badan yang khusus menangani urusan pertanahan desa

Jawaban: B — BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa (UU No. 6 Tahun 2014).

 

9. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah…

A. 5 tahun

B. 6 tahun

C. 7 tahun

D. 8 tahun

Jawaban: D — Masa keanggotaan BPD adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali secara berturut-turut maupun tidak (Pasal 56 UU Desa).

 

10. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD harus memenuhi minimal…

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

Jawaban: C — Pasal 56 UU Desa mengatur bahwa keterwakilan perempuan dalam BPD paling sedikit 30% dari jumlah anggota.

 

11. Perangkat desa diangkat oleh…

A. Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Camat

B. Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat

C. BPD melalui musyawarah desa

D. Gubernur melalui rekomendasi Bupati

Jawaban: B — Kepala Desa mengangkat perangkat desa setelah dikonsultasikan dengan Camat (Pasal 49 UU Desa).

 

12. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diterbitkan oleh…

A. Kementerian Dalam Negeri

B. Pemerintah Provinsi

C. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Bupati/Wali Kota

D. Kepala Desa melalui Peraturan Desa

Jawaban: C — Mekanisme teknis seleksi dan pengangkatan perangkat desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).

 

13. Sekretariat Desa dipimpin oleh…

A. Kepala Desa

B. Kepala Urusan

C. Sekretaris Desa

D. Kepala Seksi

Jawaban: C — Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertugas sebagai koordinator pelaksana teknis administrasi desa.

 

14. Kepala Urusan Keuangan desa bertugas dalam hal…

A. Mengelola arsip dan surat-menyurat

B. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa

C. Menyusun rencana pembangunan desa

D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat

Jawaban: B — Kepala Urusan (Kaur) Keuangan bertugas melaksanakan urusan keuangan desa, termasuk pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan.

 

15. Kepala Seksi Pelayanan bertugas dalam bidang…

A. Pengelolaan administrasi kependudukan

B. Pemberdayaan masyarakat dan penyediaan pelayanan dasar

C. Pengelolaan aset dan inventaris desa

D. Penyusunan regulasi dan peraturan desa

Jawaban: B — Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan dasar kepada warga.

 

16. Berapa kali anggota BPD dapat dipilih secara berturut-turut maupun tidak?

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

Jawaban: B — Anggota BPD dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali (Pasal 56 UU Desa).

 

17. Tunjangan purnatugas diberikan kepada perangkat desa…

  • A. Setiap bulan selama menjabat
  • B. Setiap tahun sebagai tunjangan kinerja
  • C. Satu kali di akhir masa jabatan
  • D. Setiap dua tahun sebagai bentuk penghargaan

Jawaban: C — Tunjangan purnatugas diberikan satu kali di akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 (Pasal 50A).

 

18. Kepala Desa dilarang meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama…

A. 30 hari

B. 45 hari

C. 60 hari

D. 90 hari

Jawaban: C — Kepala Desa dilarang meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas selama 60 hari kerja berturut-turut dalam satu tahun anggaran.

 

19. Dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun disebut…

  • A. RKPDes
  • B. RPJMDes
  • C. APBDes
  • D. LKPJDes

Jawaban: B — RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 tahun.

 

20. RKPDes adalah singkatan dari…

A. Rencana Kerja Pembangunan Desa

B. Rancangan Kebijakan Pemerintah Desa

C. Rencana Kegiatan Perangkat Desa

D. Regulasi Kerja dan Program Desa

Jawaban: A — RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaitu penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun.

 

21. Peraturan Desa (Perdes) ditetapkan oleh…

A. BPD atas nama masyarakat desa

B. Kepala Desa bersama BPD

C. Camat atas usulan Kepala Desa

D. Musyawarah Desa secara langsung

Jawaban: B — Peraturan Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD setelah melalui proses pembahasan (UU No. 6 Tahun 2014).

 

22. Aset desa yang berasal dari kekayaan asli desa atau dibeli dari APBDes disebut…

A. Kekayaan desa

B. Inventaris desa

C. Aset desa

D. Harta desa

Jawaban: C — Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa atau dibeli/diperoleh dari APBDes disebut aset desa (UU Desa).

 

23. Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh…

A. Kepala Desa

B. BPD

C. Camat

D. Sekretaris Desa

Jawaban: B — BPD yang menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa (Pasal 54 UU Desa).

 

24. Penatalaksanaan Pemerintah Desa bertujuan untuk…

A. Menyusun anggaran desa secara mandiri

B. Meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa

C. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa

D. Mengatur tata batas wilayah antar desa

Jawaban: B — Penatalaksanaan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 53A UU Desa untuk meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja.

 

25. Calon perangkat desa yang merupakan anggota BPD aktif, jika dinyatakan lulus seleksi, maka…

A. Boleh merangkap jabatan BPD dan perangkat desa

B. Harus mengundurkan diri dari BPD setelah diangkat sebagai perangkat desa

C. Jabatan BPD-nya otomatis berakhir tanpa perlu mengundurkan diri

D. Harus memilih salah satu jabatan dalam waktu 30 hari

Jawaban: B — Anggota BPD yang lulus seleksi dan diangkat sebagai perangkat desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

 

26. Dana Desa bersumber dari…

A. Pajak daerah kabupaten/kota

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

C. Retribusi hasil usaha desa

D. Hibah dari lembaga internasional

Jawaban: B — Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota (UU No. 6 Tahun 2014).

 

27. Kepala Dusun termasuk dalam unsur perangkat desa yang disebut…

A. Pelaksana Teknis

B. Sekretariat Desa

C. Pelaksana Kewilayahan

D. Staf Administrasi

Jawaban: C — Kepala Dusun adalah bagian dari unsur Pelaksana Kewilayahan yang bertugas sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah dusun tertentu.

 

28. Berikut ini yang BUKAN merupakan larangan bagi Kepala Desa adalah…

A. Menjadi pengurus partai politik

B. Merugikan kepentingan umum desa

C. Melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam Perdes

D. Mengikuti kegiatan gotong royong bersama warga

Jawaban: D — Mengikuti gotong royong justru merupakan tugas dan tanggung jawab moral seorang Kepala Desa, bukan larangan.

 

29. Berapa persen minimal dari Dana Desa yang harus digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Jawaban: C — Minimal 70% dari Dana Desa harus digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (sesuai ketentuan penggunaan Dana Desa).

 

30. Yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dalam urusan administrasi dan tata usaha desa adalah…

A. Kepala Seksi

B. Sekretaris Desa

C. Kepala Urusan Umum

D. Bendahara Desa

Jawaban: B — Sekretaris Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa dalam urusan administrasi, koordinasi, dan tata usaha pemerintahan desa.

 

31. Lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah…

A. BPD

B. LKMD/LPM

C. Karang Taruna

D. PKK

Jawaban: B — Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bertugas membantu Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

 

32. Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Wali Kota…

A. Setiap bulan

B. Setiap triwulan

C. Setiap akhir tahun anggaran

D. Setiap akhir masa jabatan saja

Jawaban: C — Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

 

33. Pendapatan asli desa (PADes) dapat bersumber dari…

A. Dana alokasi umum dari APBN

B. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah

C. Pajak kendaraan bermotor yang dipungut di wilayah desa

D. Retribusi perizinan usaha yang diterbitkan oleh Camat

Jawaban: B — PADes bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta lain-lain pendapatan yang sah.

 

34. Kepala Desa bertanggung jawab secara langsung kepada…

A. Gubernur

B. Camat

C. Bupati/Wali Kota

D. BPD

Jawaban: C — Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat desa dan menyampaikan laporannya kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

 

35. Apa yang dimaksud dengan APBDes?

A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Setempat

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

C. Alokasi Pendanaan Bersama Desa

D. Administrasi Pengelolaan dan Belanja Desa

Jawaban: B — APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

 

36. Siapa yang berwenang menetapkan besaran tunjangan bagi anggota BPD?

A. Gubernur

B. Kepala Desa

C. Pemerintah Kabupaten/Kota

D. Kementerian Dalam Negeri

Jawaban: C — Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan besaran tunjangan bagi anggota BPD (Pasal 62 UU Desa).

 

37. Dalam seleksi perangkat desa, persyaratan umum yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut, KECUALI…

A. Warga Negara Indonesia

B. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun

C. Pernah menjabat sebagai pengurus RT/RW sebelumnya

D. Pendidikan minimal SMA/sederajat

Jawaban: C — Pengalaman menjadi pengurus RT/RW bukan merupakan syarat wajib dalam persyaratan umum menjadi perangkat desa berdasarkan UU Desa.

 

38. Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan bertugas untuk…

A. Mengelola keuangan dan pembukuan desa

B. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa

C. Mengelola administrasi dan arsip desa

D. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat

Jawaban: B — Kaur Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa.

 

39. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa diambil dari APBDes bersumber dari…

A. Dana Desa (DD) saja

B. Alokasi Dana Desa (ADD) saja

C. Dana Desa dan hasil usaha desa

D. Pendapatan asli desa

Jawaban: B — Penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa diambil dari APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), bukan Dana Desa (DD).

 

40. Dokumen yang menjadi dasar hukum utama bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya adalah…

A. Peraturan Gubernur

B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya

C. Peraturan Menteri Desa dan PDT

D. Keputusan Kepala Desa

Jawaban: B — Landasan hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024.

Baca Juga: 10 Contoh Surat Rekomendasi Kerja dari Desa & Cara Mengajukannya

Soal Pancasila dan Pengetahuan Umum (20 soal)

41. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam…

A. Batang tubuh UUD 1945

B. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

C. Penjelasan UUD 1945

D. Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003

Jawaban: B — Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai dasar negara Republik Indonesia.

 

42. Sila ketiga Pancasila berbunyi…

A. Kemanusiaan yang adil dan beradab

B. Persatuan Indonesia

C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: B — Sila ketiga Pancasila adalah "Persatuan Indonesia."

 

43. Lambang sila pertama Pancasila adalah…

A. Rantai

B. Pohon beringin

C. Bintang

D. Kepala banteng

Jawaban: C — Bintang emas adalah lambang sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa."

 

44. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah…

A. Pasal 18

B. Pasal 27

C. Pasal 33

D. Pasal 34

Jawaban: A — Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk pembagian daerah dan otonomi daerah.

 

45. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah…

A. Persamaan derajat dan hak asasi manusia

B. Musyawarah mufakat dan perwakilan

C. Cinta tanah air dan rela berkorban

D. Keadilan dalam pembagian kekayaan alam

Jawaban: B — Sila keempat mengandung nilai musyawarah mufakat, demokrasi perwakilan, dan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

 

46. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia berasal dari karya sastra…

A. Negarakertagama

B. Sutasoma

C. Pararaton

D. Arjunawiwaha

Jawaban: B — Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" diambil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular.

 

47. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam UUD 1945 Pasal…

A. Pasal 27 Ayat (2)

B. Pasal 28 Ayat (1)

C. Pasal 33 Ayat (1)

D. Pasal 34 Ayat (2)

Jawaban: A — Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 

48. Kewajiban membela negara diatur dalam UUD 1945 Pasal…

A. Pasal 26

B. Pasal 27 Ayat (3)

C. Pasal 28A

D. Pasal 30 Ayat (1)

Jawaban: D — Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

 

49. NKRI terbentuk atas dasar proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal…

A. 17 Agustus 1945

B. 1 Juni 1945

C. 18 Agustus 1945

D. 28 Oktober 1928

Jawaban: A — Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945.

 

50. Lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi dan mengadili sengketa kewenangan lembaga negara adalah…

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Komisi Yudisial

D. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: B — Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas mengawal konstitusi, mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD, serta menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.

 

51. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea…

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

Jawaban: D — Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, di antaranya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

52. Nilai gotong royong yang merupakan cerminan budaya masyarakat desa paling erat kaitannya dengan sila Pancasila ke-…

A. Dua

B. Tiga

C. Empat

D. Lima

Jawaban: B — Gotong royong sebagai wujud persatuan dan kebersamaan paling mencerminkan sila ketiga, "Persatuan Indonesia."

 

53. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang termuat dalam UU Desa meliputi, KECUALI…

A. Kepastian hukum

B. Keterbukaan

C. Efektivitas dan efisiensi

D. Kompetisi bebas antarwilayah

Jawaban: D — Kompetisi bebas antarwilayah bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Asasnya meliputi kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, efisiensi, dan akuntabilitas.

 

54. Otonomi daerah di Indonesia diarahkan untuk…

A. Memisahkan daerah dari pemerintah pusat

B. Meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan

C. Memberikan kebebasan penuh kepada daerah tanpa koordinasi pusat

D. Mengurangi anggaran transfer dari pusat ke daerah

Jawaban: B — Otonomi daerah bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah dalam kerangka NKRI, bukan memisahkan diri dari pemerintah pusat.

 

55. Lambang sila keempat Pancasila adalah…

A. Padi dan kapas

B. Rantai

C. Kepala banteng

D. Pohon beringin

Jawaban: C — Kepala banteng adalah lambang sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

 

56. Prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mencakup hal-hal berikut, KECUALI…

A. Transparansi

B. Akuntabilitas

C. Monopoli kekuasaan

D. Partisipasi masyarakat

Jawaban: C — Monopoli kekuasaan justru bertentangan dengan prinsip good governance. Prinsip-prinsipnya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum.

 

57. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei berkaitan dengan berdirinya organisasi…

A. Sarekat Islam

B. Budi Utomo

C. Indische Partij

D. Muhammadiyah

Jawaban: B — Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei bertepatan dengan hari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908.

 

58. Semangat kebangsaan yang mendorong para pemuda Indonesia untuk bersatu dinyatakan melalui…

A. Proklamasi Kemerdekaan 1945

B. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

C. Kongres Pemuda I tahun 1926

D. Deklarasi Djuanda 1957

Jawaban: B — Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak kesadaran nasional pemuda Indonesia untuk bersatu dalam satu bangsa, bahasa, dan tanah air.

 

59. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan bagian dari…

A. Hak sipil dan politik

B. Hak ekonomi dan sosial

C. Hak asasi manusia

D. Hak konstitusional saja

Jawaban: C — Hak bebas dari diskriminasi adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan dijamin oleh konstitusi maupun hukum internasional.

 

60. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam…

A. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

B. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

C. Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945

D. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga

Jawaban: B — Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Baca Juga: Tes CPNS Apa Saja? Ini Tahapan dan Contoh Soalnya!

Soal Bahasa Indonesia (20 soal)

61. Penulisan kata depan "di" yang benar sesuai PUEBI adalah…

A. "di rumah sakit" dan "dirawat"

B. "dirumah sakit" dan "di rawat"

C. "di rawat" dan "dirumah sakit"

D. "di-rawat" dan "di rumah sakit"

Jawaban: A — "Di" sebagai kata depan (menunjukkan tempat) ditulis terpisah, seperti "di rumah sakit." "Di" sebagai awalan (membentuk kata kerja) ditulis serangkai, seperti "dirawat."

 

62. Kalimat mana yang menggunakan tanda baca dengan benar?

A. Rapat desa; akan diadakan; besok pagi.

B. Rapat desa, akan diadakan besok pagi.

C. Rapat desa akan diadakan besok pagi.

D. Rapat desa: akan diadakan besok pagi.

Jawaban: C — Kalimat "Rapat desa akan diadakan besok pagi" adalah kalimat tunggal yang tidak memerlukan tanda baca tambahan di tengahnya.

 

63. Surat resmi yang dikirimkan atas nama instansi atau lembaga disebut…

A. Surat pribadi

B. Surat dinas

C. Surat niaga

D. Surat kuasa

Jawaban: B — Surat yang dikirimkan atas nama instansi pemerintah atau lembaga resmi disebut surat dinas.

 

64. Sinonim kata "kompeten" dalam Bahasa Indonesia adalah…

A. Terampil dan mampu

B. Dominan dan berkuasa

C. Ambisius dan aktif

D. Disiplin dan patuh

Jawaban: A — "Kompeten" berarti memiliki kemampuan atau keahlian di bidangnya, sehingga sinonimnya adalah "terampil" dan "mampu."

 

65. Dalam penulisan surat dinas, bagian yang memuat pokok permasalahan secara ringkas disebut…

A. Salam pembuka

B. Perihal atau hal

C. Lampiran

D. Tembusan

Jawaban: B — Bagian "perihal" atau "hal" dalam surat dinas memuat pokok permasalahan secara singkat agar penerima surat langsung memahami isi surat.

 

66. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat…

A. "kami menghadiri rapat di balai desa."

B. "Kami Menghadiri Rapat di Balai Desa."

C. "Kami menghadiri rapat di Balai Desa."

D. "kami Menghadiri rapat Di Balai Desa."

Jawaban: C — Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan untuk nama tempat/institusi resmi. "Balai Desa" ditulis dengan kapital karena merupakan nama fasilitas resmi.

 

67. Antonim kata "transparan" adalah…

A. Terbuka

B. Jelas

C. Tertutup

D. Akuntabel

Jawaban: C — Antonim (lawan kata) dari "transparan" adalah "tertutup," karena transparan berarti dapat dilihat atau diketahui dengan jelas oleh semua pihak.

 

68. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik dalam kalimat berikut: "Kepala Desa … aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa."

A. mengungkap

B. menampung

C. menyimpan

D. menutup

Jawaban: B — "Menampung" adalah pilihan yang paling tepat karena bermakna menerima dan mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak untuk kemudian dibahas bersama.

 

69. Makna kata "akuntabel" dalam konteks pemerintahan desa adalah…

A. Efisien dan hemat biaya

B. Dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

C. Mandiri dan tidak bergantung pada pusat

D. Responsif terhadap kebutuhan warga

Jawaban: B — Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan, khususnya menyangkut penggunaan wewenang dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat.

 

70. Kalimat efektif adalah kalimat yang…

A. Panjang dan menggunakan kata-kata ilmiah

B. Menggunakan banyak kata sifat agar lebih deskriptif

C. Mengandung maksud yang jelas, tepat, dan tidak berlebihan

D. Selalu dimulai dengan kata kerja aktif

Jawaban: C — Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan maksud secara jelas, tepat sasaran, dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau mubazir.

 

71. Penulisan yang benar untuk singkatan nama jabatan "Sekretaris Desa" dalam teks resmi adalah…

A. Sekdes

B. Sekrdes

C. SK Desa

D. SekDes

Jawaban: A — Singkatan yang lazim dan dikenal secara luas untuk Sekretaris Desa adalah "Sekdes."

 

72. Dalam tata penulisan surat dinas, nomor surat ditulis di bagian…

A. Penutup surat

B. Kepala surat, di bawah nama instansi

C. Badan surat, di paragraf pertama

D. Lampiran di bagian bawah surat

Jawaban: B — Nomor surat dalam surat dinas ditulis pada bagian kepala surat (kop surat), di bawah nama instansi dan di atas baris "Perihal."

 

73. Kata baku dari kata "jadwal" yang sering ditulis keliru adalah…

A. Jadual

B. Jadwal

C. Jad'wal

D. Jadawl

Jawaban: B — Bentuk baku dalam KBBI adalah "jadwal," bukan "jadual."

 

74. Paragraf yang baik dalam surat dinas harus memenuhi syarat berikut, KECUALI…

A. Memiliki satu gagasan utama yang jelas

B. Kalimat-kalimatnya saling berhubungan

C. Menggunakan kata-kata asing sebanyak mungkin

D. Singkat, padat, dan tidak berbelit-belit

Jawaban: C — Menggunakan kata-kata asing sebanyak mungkin justru akan mengurangi kejelasan komunikasi dalam surat dinas. Surat dinas yang baik menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami.

 

75. Penulisan kata bilangan yang benar dalam teks resmi adalah…

A. "Desa ini memiliki 3 dusun dan 12 RT"

B. "Desa ini memiliki tiga dusun dan dua belas RT"

C. "Desa ini memiliki Tiga dusun dan Dua Belas RT"

D. "Desa ini memiliki 3 (tiga) dusun dan 12 (dua belas) RT"

Jawaban: D — Dalam teks resmi, bilangan yang diikuti satuan nama ditulis dengan angka dan diikuti bentuk tulisannya dalam tanda kurung untuk menghindari ambiguitas.

 

76. Kata "koordinasi" dalam konteks pemerintahan desa berarti…

A. Pengambilan keputusan secara sepihak

B. Pengaturan dan penyelerasan kegiatan antarunit agar tujuan tercapai bersama

C. Pengawasan ketat terhadap kinerja bawahan

D. Pelaporan hasil kerja kepada atasan

Jawaban: B — Koordinasi adalah proses pengaturan dan penyelerasan berbagai kegiatan agar semua bagian bekerja secara terintegrasi menuju tujuan yang sama.

 

77. Ejaan yang Disempurnakan (EYD) kini telah diperbarui menjadi…

A. EYD Edisi IV

B. EYD Edisi V

C. PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)

D. KBBI Edisi V

Jawaban: B — Pada tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menerbitkan EYD Edisi V yang menggantikan PUEBI sebagai pedoman ejaan resmi Bahasa Indonesia.

 

78. Kalimat yang menggunakan kata "daripada" dengan benar adalah…

A. "Daripada diam, lebih baik ikut berkontribusi."

B. "Kepala Desa lebih bijaksana daripada bawahannya."

C. "Daripada desa lain, desa ini lebih maju."

D. Semua benar

Jawaban: B — "Daripada" digunakan untuk membandingkan dua hal. Kalimat B adalah penggunaan yang paling tepat dan lugas secara gramatikal.

 

79. Kata yang penulisannya TIDAK baku adalah…

A. apotek

B. ijazah

C. aktifitas

D. standardisasi

Jawaban: C — Penulisan yang baku adalah "aktivitas," bukan "aktifitas." Kata ini sering ditulis salah karena pengaruh kata sifat "aktif."

 

80. Dalam surat dinas, bagian "tembusan" berfungsi untuk…

A. Menyebutkan siapa yang menandatangani surat

B. Menyebutkan dokumen yang dilampirkan

C. Memberi tahu pihak lain yang juga menerima salinan surat tersebut

D. Menjelaskan maksud dan tujuan surat

Jawaban: C — Tembusan adalah bagian yang mencantumkan nama pihak atau instansi yang turut menerima salinan surat, selain penerima utama.

Baca Juga: Jenis, Rumus, dan 20 Contoh Soal Silogisme CPNS

Soal Pembangunan dan Kemasyarakatan (20 soal)

81. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk…

A. Mengurangi ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat

B. Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa

C. Mempercepat proses pemilihan kepala desa berikutnya

D. Memperbesar pendapatan asli desa melalui investasi asing

Jawaban: B — Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kapasitas warga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

 

82. Program pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial tunai berbasis data terpadu disebut…

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

B. Dana Desa

C. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Jawaban: A — Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan.

 

83. Pembangunan desa yang berkelanjutan (sustainable development) berarti…

A. Pembangunan yang hanya fokus pada infrastruktur fisik

B. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang

C. Pembangunan yang bergantung pada investasi dari luar negeri

D. Pembangunan yang digerakkan sepenuhnya oleh sektor swasta

Jawaban: B — Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

 

84. Musyawarah Desa Khusus yang membahas rencana investasi di desa harus dihadiri oleh perwakilan…

A. Kepala Desa dan BPD saja

B. Perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa

C. Semua warga desa secara langsung

D. Camat dan Bupati sebagai pengawas

Jawaban: B — Musyawarah Desa Khusus dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa.

 

85. Indikator keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup…

A. Jumlah pegawai desa yang bertambah

B. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)

C. Besarnya anggaran Dana Desa yang diterima

D. Banyaknya program pemerintah pusat yang masuk ke desa

Jawaban: B — Indeks Desa Membangun (IDM) adalah tolok ukur perkembangan desa yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi secara komprehensif.

 

86. Kegiatan pelatihan keterampilan usaha bagi warga desa merupakan contoh penerapan prinsip…

A. Pemberdayaan masyarakat

B. Pembangunan infrastruktur

C. Pengawasan keuangan desa

D. Penegakan hukum di desa

Jawaban: A — Pelatihan keterampilan adalah bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi warga desa.

 

87. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bertujuan untuk…

A. Menggantikan fungsi koperasi di desa

B. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat

C. Menjadi perantara antara desa dan investor asing

D. Mengelola seluruh aset milik warga desa

Jawaban: B — BUMDes dibentuk untuk meningkatkan PADes melalui usaha-usaha yang dikelola desa, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

 

88. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa paling ideal diwujudkan melalui…

A. Pemungutan suara pada pemilihan kepala desa

B. Keterlibatan dalam Musyawarah Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

C. Pembayaran pajak dan retribusi desa secara tepat waktu

D. Mengikuti program PKH dari pemerintah pusat

Jawaban: B — Partisipasi masyarakat yang ideal mencakup keterlibatan dalam proses perencanaan (Musdes), pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa.

 

89. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di desa merupakan bentuk layanan…

A. Administrasi kependudukan

B. Kesehatan dasar bagi ibu dan anak yang dikelola secara swadaya bersama pemerintah

C. Pelayanan hukum bagi warga yang memerlukan bantuan

D. Pelatihan tenaga kerja bagi pemuda desa

Jawaban: B — Posyandu adalah lembaga pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat yang berfokus pada kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita.

 

90. Kerukunan antarwarga dalam kehidupan bermasyarakat di desa dapat dijaga melalui…

A. Pemberlakuan sanksi keras bagi yang melanggar adat

B. Musyawarah, toleransi, dan gotong royong sebagai nilai budaya desa

C. Pembatasan akses informasi dari luar desa

D. Penugasan aparat keamanan secara permanen di setiap dusun

Jawaban: B — Kerukunan di desa paling efektif dijaga melalui nilai-nilai lokal seperti musyawarah mufakat, toleransi antarwarga, dan semangat gotong royong.

 

91. Peta potensi desa merupakan dokumen yang berguna untuk…

A. Menentukan batas administrasi antardesa

B. Mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang dapat dikembangkan untuk pembangunan desa

C. Mendata jumlah penduduk dan kepala keluarga

D. Mencatat riwayat kepemilikan tanah desa

Jawaban: B — Peta potensi desa berfungsi mengidentifikasi dan memetakan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang dimiliki desa untuk mendukung perencanaan pembangunan.

 

92. Apa yang dimaksud dengan "desa mandiri" dalam konteks Indeks Desa Membangun (IDM)?

A. Desa yang tidak lagi membutuhkan Dana Desa dari pemerintah

B. Desa yang telah memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat

C. Desa yang dipimpin oleh kepala desa berpendidikan sarjana

D. Desa yang sudah memiliki infrastruktur lengkap seperti jalan aspal dan listrik

Jawaban: B — Desa mandiri dalam IDM adalah desa yang telah memiliki tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang tinggi sehingga mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan.

 

93. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bertujuan untuk…

A. Menarik investasi besar ke desa

B. Menyerap tenaga kerja lokal desa dalam kegiatan pembangunan fisik

C. Memberikan bantuan modal usaha kepada BUMDes

D. Mempercepat penyaluran Dana Desa ke rekening desa

Jawaban: B — PKTD adalah program yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga desa setempat dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur, sehingga uang berputar di desa.

 

94. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Desa dari sisi audit keuangan negara adalah…

A. Inspektorat Daerah

B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

D. BPD

Jawaban: B — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk Dana Desa.

 

95. Dalam konteks pemerintahan desa, "akses layanan dasar" mencakup…

A. Listrik, jalan, dan hiburan publik

B. Pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi

C. Internet, telepon, dan pos

D. Pasar desa, koperasi, dan perbankan

Jawaban: B — Layanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan desa adalah pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang layak bagi seluruh warga.

 

96. Pengembangan potensi pariwisata desa termasuk dalam program…

A. Pembangunan infrastruktur dasar

B. Peningkatan PADes melalui BUMDes sektor pariwisata

C. Pemberdayaan masyarakat bidang olahraga

D. Pengelolaan administrasi kependudukan

Jawaban: B — Pengembangan wisata desa dapat dikelola melalui BUMDes dan menjadi salah satu sumber PADes yang potensial, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga.

 

97. Data kependudukan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi desa karena…

A. Digunakan sebagai syarat memperoleh Dana Desa yang lebih besar

B. Menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penentuan sasaran program sosial

C. Wajib dilaporkan setiap hari kepada Camat

D. Digunakan untuk menentukan kandidat perangkat desa berikutnya

Jawaban: B — Data kependudukan yang akurat sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan pendistribusian program sosial yang adil.

 

98. Prinsip pembangunan inklusif dalam konteks desa berarti…

A. Pembangunan yang hanya diprioritaskan untuk warga yang membayar pajak

B. Pembangunan yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali

C. Pembangunan yang didanai oleh swasta dan pihak asing

D. Pembangunan yang difokuskan pada wilayah yang paling padat penduduknya

Jawaban: B — Pembangunan inklusif berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal — termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan warga miskin.

 

99. Karang Taruna di desa adalah organisasi yang berfungsi sebagai…

A. Lembaga penegak hukum adat desa

B. Wadah pengembangan generasi muda dan kegiatan sosial kemasyarakatan

C. Organisasi yang mengelola keuangan desa bersama BPD

D. Satuan pengamanan desa yang berkoordinasi dengan Polsek

Jawaban: B — Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di desa yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi generasi muda.

 

100. Dalam musyawarah pembangunan desa, keputusan yang diambil harus berdasarkan…

A. Kehendak kepala desa sebagai pemimpin tertinggi desa

B. Musyawarah mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama

C. Voting dengan suara terbanyak tanpa musyawarah terlebih dahulu

D. Rekomendasi tertulis dari Camat

Jawaban: B — Keputusan dalam musyawarah desa diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dengan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat desa, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga: Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih: Struktur, Cara Daftar, & Syarat

Tips Lolos Tes Perangkat Desa

image2.webp
Perangkat Desa | Sumber: Nusantara Pos

Setelah memahami materi dan berbagai jenis soal yang biasanya muncul dalam seleksi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menyiapkan strategi agar kamu bisa mengerjakan tes dengan lebih efektif dan terarah.

Berikut ini tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan.

1. Pelajari UU Desa Versi Terbaru, Bukan yang Lama

Banyak calon peserta masih belajar dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tanpa tahu ada perubahan penting melalui UU Nomor 3 Tahun 2024. Pastikan kamu mempelajari versi terbaru, karena soal yang keluar pasti mengacu pada regulasi yang paling mutakhir.

2. Hafalkan Angka-Angka Kunci

Dalam tes pemerintahan desa, angka-angka spesifik sangat sering dijadikan soal. Hafal dan pahami angka penting ini:

  • Usia perangkat desa (20–42 tahun)
  • Masa jabatan Kepala Desa (8 tahun, 2 periode)
  • Keterwakilan perempuan di BPD (minimal 30%)
  • Alokasi gaji dari APBDes (maksimal 30%)
  • Besaran gaji pokok perangkat desa (setara 100% gaji PNS Gol. II/a).

3. Latihan dengan Batas Waktu

Jumlah soal yang sesungguhnya bisa mencapai 100 soal lebih dalam waktu 60–120 menit. Biasakan mengerjakan soal dengan stopwatch agar kamu terlatih mengatur ritme mengerjakan soal dan tidak panik saat tes berlangsung.

4. Cari Tahu Peraturan Bupati yang Berlaku di Daerahmu

Beberapa soal bisa mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) atau aturan lokal yang berlaku di kabupaten/kota tempat desa kamu berada. Pantau situs resmi Pemerintah Kabupaten atau tanyakan langsung ke kantor desa.

5. Latih Kemampuan Mengetik dan Komputer

Kalau di desa yang kamu lamar ada tes komputer, pastikan kamu sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word dan Excel untuk keperluan administrasi. Kemampuan ini semakin penting seiring digitalisasi pemerintahan desa.

6. Persiapkan Diri untuk Wawancara sejak Dini

Jangan tunggu sampai lolos tes tertulis baru mulai berlatih wawancara. Mulai sekarang, pikirkan alasanmu melamar, visimu untuk desa, dan bagaimana kamu akan menghadapi situasi-situasi sulit dalam pekerjaan perangkat desa.

7. Disiplin Latihan Secara Rutin, Bukan Sistem SKS

Belajar semalaman sebelum tes tidak akan efektif. Dengan latihan yang terdistribusi, sedikit setiap hari, jauh lebih efektif dibanding belajar dalam jumlah besar sekaligus. Sisihkan 30–60 menit setiap hari untuk mengerjakan soal latihan.

Baca Juga: 9 Tips Mendapatkan Kerja yang Bukan Sekadar Gaji, Tapi Karir Panjang!

Lagi Cari Kerja Sambil Persiapkan Diri Ikut Seleksi Perangkat Desa? Lamar di Dealls Sekarang!

Mempersiapkan diri untuk seleksi perangkat desa memang bukan proses yang singkat. Kamu perlu waktu untuk belajar materi, latihan soal, dan memahami pola ujian agar hasilnya lebih maksimal.

Di sisi lain, wajar juga kalau kamu tetap ingin membuka peluang kerja lainnya sambil menunggu hasil seleksi. Banyak job seeker berada di situasi yang sama, yaitu sedang fokus persiapan tes perangkat desa tetapi tetap aktif mencari kesempatan kerja di tempat lain.

Kalau kamu ada di posisi seperti itu, Dealls bisa jadi platform lowongan kerja yang membantu kamu tetap produktif dalam mencari peluang kerja. Di Dealls, kamu bisa menemukan berbagai lowongan kerja terbaru dari perusahaan yang sudah terverifikasi dan terpercaya.

Platform ini telah dipercaya oleh 7.000+ perusahaan ternama dan menyediakan 100.000+ lowongan kerja terbaru di berbagai bidang dan lokasi, mulai dari info loker terdekat di kotamu hingga job vacancy dari perusahaan nasional maupun multinasional.

Sebelum melamar, pastikan kamu juga sudah menyiapkan CV yang kuat dan relevan dengan posisi yang kamu incar. Kamu bisa menggunakan fitur AI CV Reviewer dari Dealls untuk mengecek dan meningkatkan kualitas CV kamu agar lebih siap bersaing di proses rekrutmen.

Yuk, tetap aktif cari peluang dan mulai langkah karier kamu sekarang di Dealls sekarang juga!

LAMAR LOKER TERBARU SEKARANG!

button lamar loker lewat dealls.png

Referensi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Tips Pengembangan Karir
Bagikan

Lamar ke Lowongan Kerja Terbaru Setiap Harinya