Apa Itu PPPK? Ini Gaji, Tunjangan, Syarat, & Masa Kerjanya!

Tahukah kamu, Aparatur Sipil Negara atau yang biasa dikenal dengan ASN memiliki dua jenis pegawai, yaitu PNS, yang mungkin sudah sering kamu dengar, dan PPPK atau P3K.

PPPK sendiri memiliki sejumlah perbedaan dengan PNS, seperti dalam hal gaji, tunjangan, serta kontrak kerjanya.

Lantas, apa itu PPPK? Apa perbedaannya dengan PNS? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Apa Itu PPPK?

Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK atau singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah WNI yang diangkat sebagai pegawai pemerintahan berdasarkan jangka waktu tertentu.

Dalam kata lain, PPPK merupakan pegawai kontrak yang berada di sektor pemerintahan untuk menjalankan tugas pemerintah.

Lama kontrak kerja PPPK mencakup paling singkat adalah satu tahun yang kemudian akan dievaluasi berdasarkan pencapaian kinerja dan kesesuaian kompetensi. Bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya, kontrak dapat diperpanjang hingga lima tahun.

Lantas, apakah PPPK bisa dipecat?

Ya, PPPK bisa dipecat secara hormat maupun tidak hormat. Pemerintah berhak untuk memutus hubungan kerja kepada PPPK apabila memenuhi alasan di bawah ini.

Jangka waktu perjanjian kerja berakhir
Meninggal dunia
Atas permintaan sendiri
Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati

Kelebihan dan Kekurangan PPPK

Terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan apabila kamu bergabung menjadi PPPK. Terlebih, kesempatan ini bisa menjadi penunjang karier kamu kedepannya.

Adapun berikut kelebihan yang didapat oleh PPPK.

Batas usia maksimum pendaftaran yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan posisi yang diminati
Tidak perlu meniti karier dari golongan terbawah
Kalangan profesional tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar PPPK
Besaran gaji yang hampir setara dengan PNS
Masa perjanjian kerja yang dapat diperpanjang tergantung kebutuhan dan kinerja

Menjadi PPPK juga memiliki sejumlah kerugian, apalagi jika dibandingkan dengan PNS. Berikut penjelasannya.

Salah satu syarat mendaftar PPPK adalah memiliki pengalaman kerja minimal 2–5 tahun, sehingga posisi ini hanya diperuntukkan untuk pelamar berpengalaman
Memiliki masa kerja 1–5 tahun, sehingga tidak bisa menjadi pekerjaan tetap
Tidak memperoleh uang pensiun dan jaminan hari tua
Tidak bisa naik pangkat dan hanya boleh menduduki posisi fungsional
Tidak memperoleh hak cuti di luar tanggungan negara seperti halnya PNS

Gaji dan Tunjangan PPPK

Sebagai PPPK, tentu ada nominal gaji dan tunjangan yang akan diterima sesuai golongan. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Terdapat perbedaan dalam nominal yang tercantum dalam Perpres tersebut jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, peraturan itu berlaku sejak Presiden Joko Widodo menetapkan kenaikan gaji sebesar 8 persen untuk PPPK.

Adapun berikut gaji PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja per tahun 2024.

Golongan I: Rp1.938.500–Rp2.900.000
Golongan II: Rp2.116.900–Rp3.071.200
Golongan III: Rp2.206.500–Rp3.201.200
Golongan IV: Rp2.299.800–Rp3.336.600
Golongan V: Rp2.511.500–Rp4.189.900
Golongan VI: Rp2.742.800–Rp4.367.100
Golongan VII: Rp2.858.800–Rp4.551.800
Golongan VIII: Rp2.979.700–Rp4.744.400
Golongan IX: Rp3.203.600–Rp5.261.50
Golongan X: Rp3.339.100–Rp5.484.000
Golongan XI: Rp3.480.300–Rp5.716.000
Golongan XII: Rp3.627.500–Rp5.957.800
Golongan XIII: Rp3.781.000–Rp6.209.800
Golongan XIV: Rp3.940.900–Rp6.472.500
Golongan XV: Rp4.107.600–Rp6.746.200
Golongan XVI: Rp4.281.400–Rp7.031.600
Golongan XVII: Rp4.462.500–Rp7.329.000

Selain gaji, PPPK juga berhak menerima tunjangan yang meliputi hal-hal berikut.

Tunjangan keluarga
Tunjangan pangan
Tunjangan jabatan struktural
Tunjangan jabatan fungsional
Tunjangan lainnya

Perbedaan PPPK dan PNS

Setelah membaca penjelasan di atas, mungkin kamu sudah mengetahui beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK.

Setidaknya, terdapat lima perbedaan antara PPPK dan PNS berikut ini.

perbedaan pppk dan pns

1. Status Kepegawaian

Pada dasarnya, PPPK dan PNS memiliki status kepegawaian yang berbeda. PNS diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pegawai tetap. Tentunya, PNS memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Di sisi lain, PPPK diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, status PPPK hanya sebagai pegawai kontrak dengan perjanjian kerja yang berlaku.

2. Hak PPPK dan PNS

Sebagai ASN, baik PPPK maupun PNS memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. PNS berhak untuk menerima gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun serta jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Hal tersebut sedikit berbeda dengan PPPK yang hanya memiliki hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan kompetensi.

Di balik perbedaan itu, keduanya sama-sama diberikan perlindungan dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

Sementara itu, pengembangan kompetensi bagi PPPK dan PNS diatur sebagai berikut.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun
Pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja.

3. Jenjang Karier

Pegawai yang berstatus PPPK hanya boleh menduduki jabatan fungsional.Mereka juga tidak memiliki jenjang karier.

Hal inilah yang menjadi alasan dasar mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tidak diberikan kepada PPPK.

Sementara itu, seorang PNS tentu memiliki jenjang karier karena statusnya sebagai pegawai tetap, seperti pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, hingga jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Jadi, setiap PNS memiliki kesempatan yang sama dalam jabatan dan jenjang karier berupa pangkat dan golongan yang berkembang setiap tahun.

4. Masa Kerja

Perbedaan selanjutnya tentu berkaitan dengan masa kerja. Seperti yang telah disinggung, masa kerja PPPK tergantung pada perjanjian yang telah disepakati.

Masa kerja tersebut paling singkat selama satu tahun dan bisa diperpanjang hingga maksimal lima tahun sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja.

Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib PPPK setelah 5 tahun?

Setelah 5 tahun berakhir, kontrak PPPK sebenarnya bisa diperpanjang lagi. Meskipun begitu, hal tersebut dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, serta kebutuhan instansi.

Selain itu, persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) juga diperlukan. Usulan perpanjangan ini harus disampaikan kepada menteri dengan pertimbangan BKN maksimal 6 bulan sebelum kontrak kerja berakhir.

Di lain sisi, PNS memiliki masa kerja hingga masa pensiun. Bagi Pejabat Administrasi, masa pensiun dimulai ketika memasuki usia 58 tahun, sementara masa pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi di usia 60 tahun.

5. Proses Seleksi

Perbedaan terakhir terletak pada proses seleksi yang berlangsung. Calon PPPK diharuskan minimal berusia 20 tahun dan maksimal 58-65 tahun, bergantung pada jabatan yang dilamar.

Para kandidat nantinya mengikuti sejumlah tes yang terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan wawancara.

Proses itu tentu tidak sama dengan PNS. Untuk mengikuti seleksi CPNS, pendaftar diharuskan minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Tes seleksi CPNS sendiri terdiri dari SKD dan SKB. SKD memiliki tiga materi soal, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Sementara itu, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbeda-beda sesuai formasi yang diminati.

Syarat PPPK

Setiap warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang setara untuk mengikuti seleksi ASN PPPK.

Jika kamu tertarik untuk menjadi seorang PPPK, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai yang tercantum dalam Peraturan MENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

Usai paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerinta
Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK

Jenis dan Bidang Pekerjaan PPPK

Jabatan fungsional pada PPPK memiliki jenis-jenis, pangkat, dan golongan dengan jumlah gaji yang berbeda.

Hal ini dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan MENPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020 dengan daftar sebagai berikut.

1. Guru

Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan X)

2. Dokter

Ahli Pertama: Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

3. Dokter Gigi

Ahli Pertama: Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

4. Bidan

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

5. Perawat

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

6. Terapis Gigi dan Mulut

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

7. Apoteker

Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

8. Asisten Apoteker

Pemula: SMA/Sederajat (Golongan V)
Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)

9. Pranata Laboratorium Kesehatan

Pemula: SMA/Sederajat dan Diploma Satu Linier (Golongan V)
Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VII) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

10. Teknisi Elektromedis

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

11. Perekam Medis

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI)
Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

12. Fisioterapis

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (GOlongan XI)

13. Radiografer

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

14. Sanitarian

Pemula: SMA/Sederajat dan Diploma Satu Linier (Golongan V)
Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

15. Nutrisionis

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

16. Epidemiolog Kesehatan

Pemula: SMA/Sederajat dan Diploma Satu Linier (Golongan V)
Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

17. Entomolog Kesehatan

Pemula: SMA/Sederajat dan Diploma Satu Linier (Golongan V)
Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

18. Refraksionis Optisien

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)

19. Administrator Kesehatan

Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

20. Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

21. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

22. Penyuluh Pertanian

Terampil: SMA/Sederajat dan Diploma Satu Linier (Golongan V), Diploma Dua Linier (Golongan VI), dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

23. Dosen

Asisten Ahli: Magister Linier (Golongan X)
Lektor: Magister Linier (Golongan XI)
Lektor Kepala: Magister Linier (Golongan XIII)
Profesor: Doktor Linier (Golongan XVI)

24. Pranata SDMA

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII_

25. Analis SDMA

Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

26. Arsiparis

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

28. Pranata Hubungan Masyarakat

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

29. Pranata Komputer

Terampil: SMA/Sederajat dan Diploma Satu Linier (Golongan V), Diploma Dua Linier (Golongan VI), dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

30. Pranata Laboratorium Pendidikan

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

31. Pustakawan

Terampil: Diploma Dua Linier (Golongan VI) dan Diploma Tiga Linier (Golongan VII)
Ahli pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

32. Perencana

Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

33. Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ahli Pertama: Diploma Empat/Sarjana Linier (Golongan IX) dan Magister Linier (Golongan X)
Ahli Muda: Doktor Linier (Golongan XI)

Apakah PPPK Bisa Jadi PNS?

Pertanyaan mengenai peluang PPPK menjadi PNS memang acapkali muncul. Bagi yang penasaran, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ya, PPPK bisa berpeluang untuk menjadi PNS.

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2024, mulai tahun 2024 lalu, anggota PPPK dapat mendaftar CPNS tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu asalkan memenuhi syarat pendaftaran CPNS dan beberapa ketentuan berikut:

1. Telah bekerja sebagai PPPK selama paling sedikit 1 tahun

2. Memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang

Kemudian setelah dinyatakan lolos, PPPK dapat mengajukan pengunduran diri. Hal ini berbeda dari peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa PPPK harus mengundurkan diri terlebih dahulu jika ingin mendaftar seleksi CPNS.

Itu dia uraian lengkap tentang apa itu PPPK, mencakup gaji, tunjangan, syarat, dan perbedaanya dengan PNS.

Pada intinya, PPPK dan PNS sama-sama merupakan pegawai di instansi pemerintahan. Namun, perbedaannya terletak pada status PPPK yang merupakan pegawai kontrak.

Baik PPPK dan PNS memang kerap diminati karena menawarkan gaji dan tunjangan yang cukup menjanjikan.

Namun selain berkarier di instansi pemerintahan, kamu juga bisa mencoba melamar ke berbagai perusahaan swasta yang menawarkan gaji tinggi melalui Dealls!

Ada lebih dari 1.500 lowongan kerja terbaru dari perusahaan ternama setiap harinya. Dengan begini, dapat kerja dengan gaji tinggi bukan cuma mimpi!

Yuk, raih karier impianmu bersama Dealls! Download aplikasinya di App Store maupun Play Store sekarang juga.

Sumber:

PP Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024

Apa Bedanya PNS dan PPPK?

Peraturan MENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan MENPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020