Bagi masyarakat Indonesia, terutama para pekerja, mungkin sudah tidak asing lagi dengan UMK.
Istilah itu merujuk pada regulasi pemberian upah. Namun, tidak jarang juga yang masih bingung terhadap perbedaan UMK, UMR, dan UMP.
Pada dasarnya, seluruh ketentuan terkait pemberian upah telah diatur dalam peraturan Pemerintah Indonesia. Lantas, apa sebenarnya UMK? Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.
Apa Itu UMK?
UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. Penjelasan mengenai upah telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. tepatnya pada Pasal 1.
Berdasarkan Permenaker tersebut, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh.
Hal tersebut dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah yang dimaksud juga termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Sementara itu, pembahasan mengenai UMK termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam Pasal 47 ayat 4, disebutkan bahwa UMK ditetapkan berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.
Nantinya, Dewan Pengupahan Provinsi akan mempertimbangkan UMK yang disarankan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, gubernur memberi keputusan final terhadap jumlah UMK yang diajukan.
Jadi, apa itu UMK?
Singkatnya, UMK adalah nominal minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten atau kota. Standar tersebut diatur oleh bupati atau wali kota turut melalui pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Kemudian, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkannya.
Oleh karena itu, apabila kamu bertanya-tanya mengenai berapa gaji UMK, maka nominalnya tentu akan berbeda-beda tergantung pada kota/kabupaten tempat perusahaan tersebut berada.
Misalnya, kamu mengetahui bahwa di perusahaan A yang ada di Jakarta, posisi X untuk entry-level memperoleh gaji UMK. Maka, gajinya kira-kira adalah sebesar Rp5,3-5,4 juta.
Baca Juga: Apa Itu UMR? Pelajari Perbedaannya dengan UMP dan UMK
Perbedaan UMK, UMP, dan UMR
Banyak yang masih kebingungan mengenai perbedaan UMK, UMP, dan UMR. Meskipun sama-sama merupakan upah minimum di suatu daerah, tetapi pada dasarnya ketiga istilah tersebut mengatur hal yang berbeda.
Seperti pembahasan sebelumnya, UMK secara khusus ditetapkan sebagai nominal upah yang berlaku di sebuah kabupaten atau kota.
Lain halnya dengan UMP. Istilah tersebut merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi. Hal-hal terkait UMP turut diatur dengan jelas dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 49.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa UMP ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh tergantung pada sektor usaha.
Diputuskannya UMP dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi. Selain itu, nominal UMK yang ditetapkan harus lebih besar dari UMP.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UMK menjadi standar upah untuk suatu kabupaten atau kota berdasarkan saran bupati atau wali kota. Sementara itu, UMP merupakan standar upah untuk provinsi. Baik UMK maupun UMP menjadi wewenang gubernur untuk meresmikannya.
Ada pula istilah UMR yang merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Penetapan angka UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Namun, peraturan tersebut kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Sejak berubahnya peraturan tersebut, UMR tidak lagi berlaku, meskipun kini masih banyak yang masih menggunakannya. Sekarang ini, pemerintah menggunakan istilah UMP (sebelumnya UMR Tingkat I) dan UMK (sebelumnya UMR Tingkat II).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMK
Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Merdekawaty, dkk (2016), berikut beberapa faktor yang mempengaruhi besaran UMK:
1. Indeks Harga Konsumen (IHK)
IHK merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam suatu periode tertentu.
IHK dihitung dalam bentuk persentase untuk setiap bulan dan tahun, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai indikator naik dan turunnya harga kebutuhan pokok.
Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan UMK adalah besarnya indeks harga konsumen di suatu wilayah pada saat itu.
2. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
KHL juga menjadi salah satu faktor penentu besaran UMK sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
KHL sendiri merujuk pada standar kebutuhan untuk satu bulan yang perlu dipenuhi pekerja agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera secara fisik, non fisik, serta sosial.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Setiap tahunnya, besaran upah minimum di suatu daerah akan berubah mengikuti kondisi ekonomi terkini.
Nah, PDRB merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada saat itu.
PDRB sendiri adalah perangkat data ekonomi untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam kurun periode tertentu.
Pentingnya Memahami UMK
Mengerti apa itu UMK dan mengetahui besaran UMK di daerah tempat bekerja memiliki banyak manfaat. Berikut beberapa di antaranya:
1. Pertimbangan untuk Menentukan Lokasi Kerja
Memahami upah minimum suatu kota dapat membantu untuk mempertimbangkan kota mana yang sebaiknya dijadikan tempat mencari mata pencaharian.
Pasalnya, nominal gaji yang diberikan perusahaan harus mengikuti besaran UMK setempat. Perusahaan yang membayar upah di bawah UMK akan dikenai sanksi pidana.
Selain itu, besaran UMK setempat tentunya berbeda-beda mengikuti standar hidup di daerah tersebut. Jadi, wajar apabila UMK suatu daerah bisa jauh lebih tinggi atau rendah dibanding daerah lain.
Jadi, dengan memahami dan mengetahui UMK suatu daerah, kamu dapat menentukan mana kota yang sekiranya memiliki UMK yang ideal denganmu.
2. Dasar Negosiasi Gaji
Mengetahui UMK setempat juga bisa dimanfaatkan sebagai dasar negosiasi gaji saat kamu melamar kerja di sebuah perusahaan.
Jadi, setelah mendapat offering letter, kamu berhak untuk melakukan negosiasi gaji apabila upah yang mereka tawarkan kurang sesuai denganmu.
Nah, UMK tempat perusahaanmu dapat menjadi salah satu dasar argumenmu untuk melakukan negosiasi gaji, terutama jika upah yang perusahaan tawarkan lebih rendah dari UMK.
3. Memberi Gambaran Mengenai Standar Hidup Suatu Daerah
UMK di suatu daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) suatu daerah.
Oleh karena itu, mengetahui UMK suatu daerah dapat sekaligus memberi gambaran berapa kira-kira biaya kebutuhan hidup dari daerah tersebut setiap bulannya, mencakup biaya makan, transpotasi, dan tempat tinggal.
Misalnya, Jakarta memiliki UMK Rp5,3 juta, sementara UMK Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah adalah Rp2,1 juta.
Perbedaan ini mencerminkan bahwa biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara.
Rumus Perhitungan Upah Minimum
Tentunya, terdapat rumus dalam menghitung upah minimum. Perhitungan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pasal 26 menjelaskan bahwa nilai upah minimum disesuaikan menggunakan formula perhitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Adapun berikut rumusnya.
UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM (t+1)
UM (t+1) adalah upah minimum yang hendak ditetapkan, sedangkan, UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.
Ada juga formula yang digunakan untuk menetapkan nilai penyesuaian upah minimum sebagaimana berikut ini.
Nilai Penyesuaian UM (t+1) = (Inflasi + (PE X α)) X UM (t)
Simbol α adalah suatu indeks tertentu untuk mewakili kontribusi pekerja atau buruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu provinsi atau kabupaten/kota. Lebih lanjut, simbol α merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 hingga 0,30.
10 UMK Tertinggi dan Terendah Tahun 2025
Setelah mengetahui rumus sederhana perhitungan UMK, kini Dealls punya daftar 10 UMK dengan nominal tertinggi dan terendah di Indonesia pada 2025. Seperti yang telah disinggung, nominal UMK akan terus berubah setiap tahunnya.
Berikut 10 wilayah dengan besaran UMK tertinggi dan terendah pada 2025.
10 Kabupaten/Kota dengan UMK Tertinggi 2025
- Kota Bekasi: Rp5.690.752
- Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
- Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
- DKI Jakarta: Rp5.397.761
- Kota Depok: Rp5.195.721
- Kota Cilegon: Rp5.128.084
- Kota Bogor: Rp5.126.897
- Kota Tangerang: Rp5.069.708
- Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
- Kota Batam: Rp4.989.600
10 Kabupaten/Kota dengan UMK Terendah 2025
- Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475
- Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
- Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
- Kota Banjar: Rp2.204.754
- Kabupaten Kuningan: Rp2.209.519
- Kabupaten Pangandaran: Rp2.221.724
- Kabupaten Ciamis: Rp2.225.279
- Kabupaten Rembang: Rp2.237.168
- Kabupaten Blora: Rp2.238.430
- Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
Baca juga: Daftar Lengkap UMP 2025, UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia!
Ingin Kerja dengan Gaji Tinggi? Cari Lokernya di Dealls!
Itulah serba-seri seputar UMK. Informasi ini tentunya penting bagi para job seeker untuk memperkirakan seberapa besar gaji yang bisa diterima dari suatu perusaahaan di wilayah tertentu.
Nah, jika kamu ingin kerja di daerah dengan UMK tinggi, yuk cari lokernya di Dealls! Ada 10.000+ loker dari perusahaan ternama di Indonesia. Dapat kerja dengan gaji tinggi kini bukan lagi mimpi!
Yuk, unduh aplikasi Dealls sekarang juga melalui App Store atau Google Play Store dan raih karier impiamu!
Sumber:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
UMK 2024 Sudah Berlaku, Ini Urutan Tertinggi dan Terendahnya
