Paket Ekonomi 2025 Diluncurkan! Ini 17 Paket, Syarat, & Manfaatnya

Paket Ekonomi 2025 diluncurkan. Isinya berupa perluasan PPh 21 DTP, magang fresh graduate, dll. Simak syarat dan cara memanfaatkannya!

Dealls
Ditulis oleh
Dealls September 22, 2025

Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 pada 15 September 2025 silam melalui siaran pers yang dipublikasikan di Ekon.go.id.

Isi paket ekonomi ini terdiri dari 17 program, termasuk 8 program akselerasi 20254 program yang dilanjutkan pada 2026, dan 5 program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. 

Banyak yang menantikan program ini, khususnya program PPh 21 ditanggung pemerintah dan magang fresh graduate dengan uang saku setara UMP.

Mari bedah masing-masing program serta cara memanfaatkannya selaku pekerja maupun masyarakat!

Sebelum Lanjut, Siapa Tahu Kamu Butuh Ini:

Apa itu Program Paket Ekonomi 2025?

 

paket ekonomi pemerintah.webp
Siaran Pers Paket Ekonomi 2025 | Sumber: Ekon.go.id

Program Paket Ekonomi 2025 adalah program resmi dari pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Pengumuman kebijakan ini resmi disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam paket ini, terdapat 17 program, dengan rincian:

  • program akselerasi 2025
  • program yang dilanjutkan di 2026
  • program penyerapan tenaga kerja

Oleh karena itu, program ini dikenal juga dengan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5. Tujuan diadakannya yaitu sebagai stimulus ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja secara luas.

Harapannya, program ini bisa memperkuat daya beli dan menjaga operasional dunia usaha program insentif pajak, subsidi dan pengadaan lapangan kerja.

Untuk mendukung jalannya program, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp16,23 triliun dari APBN 2025, serta membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi.

Daftar Paket Ekonomi 2025 yang akan Diluncurkan Pemerintah

Penasaran apa yang disuguhkan pemerintah melalui Paket Stimulus Ekonomi 2025? Beberapa contohnya yaitu magang dengan uang saku setara UMP, perluasan sektor PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan dan masih banyak lagi.

Mari bedah masing-masing isi Paket Kebijakan Ekonomi 2025 terbaru:

Program Akselerasi 2025

Ada apa saja program pemerintah tahun 2025? Mari simak masing-masing program yang rencananya berlaku sejak tahun 2025 beserta syarat untuk bisa memanfaatkannya:

1. Program Magang Fresh Graduate

program magang fresh graduate.webp

Program Magang Fresh Graduate adalah bagian dari Paket Stimulus Ekonomi 2025 untuk menekan pengangguran dan membekali lulusan baru sebelum masuk dunia kerja.

Berdasarkan informasi dari Setkab, program ini berlangsung bulan, terbuka untuk 20.000 peserta dan berlaku untuk pemagangan di BUMN maupun swasta.

Peserta magang akan mendapat uang saku setara UMP di daerah masing-masing. Jadi, jika peserta magang di Jakarta, uang saku yang didapat bisa setara UMP Jakarta.

Target pelaksanaan dimulai kuartal IV 2025 (Oktober–Desember). Kalau mau ikut, persiapkan diri dari sekarang!

Syarat dan Ketentuan

  • Lulusan perguruan tinggi, maksimal 1 tahun setelah wisuda.
  • Dilaksanakan melalui kerja sama perguruan tinggi–perusahaan.
  • Tidak ada batasan usia.
  • Jika lulusan sudah lewat 1 tahun setelah wisuda, alternatifnya bisa mengikuti program pelatihan peningkatan keterampilan dari Kemnaker.

Baca Juga: Magenta BUMN 2025: Syarat, Gaji, Cara Daftar, Tahapan Seleksi 

2. Perluasan Sektor PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Isi Paket Ekonomi 2025 berikutnya yaitu perluasan PPh 21 DTP. Sebelumnya hanya untuk sektor padat karya, kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Insentif ini ditargetkan menjangkau 2,22 juta pekerja dengan pembagian 1,7 juta sektor padat karya dan 552 ribu sektor horeka. 

Program akan mulai berjalan pada Kuartal IV 2025 dengan alokasi anggaran Rp120 miliar untuk 3 bulan terakhir, lalu berlanjut di 2026 dengan anggaran Rp480 miliar.

Bagi penerimanya akan mendapat insentif berupa PPh 21 ditanggung pemerintah 100%. Artinya, penerima bisa mendapat tambahan gaji bersih sekitar Rp60–Rp400 ribu per bulan.

Syarat dan Ketentuan

  • Pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (horeka) dan padat karya.
  • Penghasilan tetap maksimal Rp10 juta per bulan.
  • Terdaftar sebagai pegawai (bukan pekerja lepas/freelance).
  • Memiliki NPWP dan status kepatuhan pajak sesuai ketentuan DJP.
nama inudustri.png
Lihat Daftar 56 Sektor Penerima PPh 21 DTP

3. Subsidi Iuran JKK & JKM

ilustrasi ojol gojek.webp
Pekerja Transportasi Daring | Sumber: Fin.co.id

Paket stimulus berikutnya yaitu subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja non-penerima upah.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp36 miliar dengan target penerima 731.361 pekerja transportasi daring, sopir, kurir, hingga tenaga logistik. Bantuan ini berbentuk subsidi 50% iuran selama bulan. 

Melalui JKK, penerima berhak atas santunan hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, dan beasiswa pendidikan Rp174 juta untuk dua anak. 

Sebaliknya dari JKM, ahli waris berhak atas santunan sebesar Rp42 juta.

Syarat dan Ketentuan

  • Pekerja bukan penerima upah (BPU).
  • Bekerja di sektor transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, atau logistik.
  • Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif.

4. Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi melalui program perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja.

BI Rate jadi turun dari +5% menjadi +3%. Target tahun ini mencapai 1.050 unit dengan total dukungan anggaran Rp150 miliar

Pengembang perumahan juga mendapat pemangkasan dari BI Rate +6% menjadi +4%. Harapannya agar pekerja semakin mudah memiliki rumah dengan pembiayaan terjangkau. 

Jenis Pembiayaan MLT BPJS Ketenagakerjaan

  • KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), plafon hingga Rp500 juta, tenor 30 tahun.
  • PRP (Pinjaman Renovasi Rumah), plafon Rp200 juta, tenor 15 tahun.
  • PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan), plafon Rp150 juta, tenor 30 tahun, khusus peserta yang belum punya rumah.
  • FPPP/KK (Kredit Konstruksi), bagi pengembang untuk modal proyek perumahan pekerja.

5. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)

Program padat karya tunai adalah program yang ditargetkan untuk 609.465 pekerja dari sektor transportasi, khususnya pengemudi angkutan umum.

Program ini akan berjalan September–Desember 2025 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dengan alokasi dana Rp6,3 triliun.

Dilansir dari IDN, bentuk bantuan yang diusulkan bisa berupa subsidi pengganti BBM, dengan mekanisme distribusi melalui koordinasi Kemenhub bersama Organda (pusat & daerah).

6. Program Bantuan Pangan

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Oktober dan November 2025 melalui Paket Ekonomi 2025.

Bentuk bantuan ini berupa 10 kg beras per KPM dengan alokasi anggaran Rp7 triliun. Selain itu, pemerintah mungkin menambahkan 2 liter minyak goreng per bulan apabila dibutuhkan.

Program ini masih menjadi percobaan pertama. Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas dan kemungkinan perpanjangan pada Desember 2025.

Syarat dan Ketentuan

  • Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
  • Berpenghasilan rendah atau tergolong miskin/rentan miskin
  • Tidak menerima bantuan sosial lain yang tumpang tindih

7. Program Perkotaan untuk Gig Economy

workplace setting situation.webp

Program Perkotaan adalah Paket Kebijakan Ekonomi 2025 yang diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi gig economy.

Bentuk program ini berupa penyediaan ruang kerja bersama (coworking space) yang dimulai di Jakarta. 

Rencananya akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

Program ini dirancang untuk menyediakan fasilitas kerja dan ruang kolaborasi bagi pekerja gig economy, seperti freelancer, pekerja digital, bahkan UMKM berbasis online.

Baca Juga: 30 Website Freelance Terpercaya untuk Mencari Pekerjaan 2025 

8. Percepatan Deregulasi Izin Usaha

Pemerintah juga akan mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bentuknya berupa:

  • Integrasi sistem antar-Kementerian/Lembaga (K/L) ke dalam Online Single Submission (OSS)
  • Perluasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke OSS dengan dukungan Badan Informasi Geospasial

Jika izin tidak diproses dalam 20 hari kerja, otomatis dinyatakan berlaku. Targetnya diberlakukan untuk 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026).

Program Penyerapan Tenaga Kerja

Paket Ekonomi 2025 juga bertujuan menyerap tenaga kerja secara massal melalui mencakup 5 proyek besar, antara lain:

9. Kampung Nelayan Merah Putih

ilustrasi laut indonesia.webp
Kampung Nelayan Merah Putih | Sumber: KKP.go.id

Pemerintah berencana membangun Kampung Nelayan Merah Putih dengan fasilitas seperti cold storage, pabrik es, bengkel, kios perbekalan, dan SPBN. 

Pengelolaannya akan dilakukan Koperasi Desa Merah Putih dengan harapan kesejahteraan meningkat. 

Pada 2025 akan dibangun di 65 lokasi, berkembang menjadi 500 lokasi pada 2026, dan ditargetkan 4.000 titik secara nasional. 

Untuk tahap awal, program ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 8 ribu pekerja dan berpotensi menciptakan 200 ribu lapangan kerja.

10. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Program ini meluncurkan lebih dari 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan. 

Setiap koperasi akan dilengkapi fasilitas seperti kantor, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik, apotek, hingga cold storage

Dengan rata-rata 20–25 pekerja per koperasi, program ini berpotensi menyerap lebih dari 1,6 juta tenaga kerja dan ditargetkan minimal menciptakan 1 juta lapangan kerja baru pada akhir 2025.

Baca juga: Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih: Struktur, Cara Daftar, & Syarat 

11. Replanting Perkebunan Rakyat

Pemerintah akan melakukan peremajaan tanaman tua yang sudah tidak produktif seperti tebu, kakao, kopi, kelapa, hingga pala. 

Kemudian diganti dengan bibit baru (replanting) agar produktivitas meningkat. Dengan perkebunan seluas 870.000 Hektar, program ini diproyeksikan menyerap 1,6 juta pekerja dalam 2 tahun.

12. Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan

Program ini ditargetkan untuk mengubah kapal kayu menjadi kapal besi dengan mesin yang memenuhi standar layak dan ramah lingkungan. 

Pemerintah sudah menyiapkan 1.000 kapal 30 GT ditambah ratusan kapal dengan ukuran lebih besar hingga 2.000 GT. 

Program Paket Ekonomi 2025 ini diharapkan bisa menjaga kualitas ikan dan meningkatkan kesejahteraan awak kapal, sekaligus menciptakan sekitar 200 ribu lapangan kerja baru.

13. Revitalisasi Tambak Pantura

ilustrasi persawahan.webp
Tambak di Pantura | Sumber: KKP.go.id

Terdapat banyak tambak mangkrak di sepanjang pantai utara Jawa, seperti di Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu.

Program ini bertujuan menghidupkan kembali dengan konsep ekonomi biru. Fokusnya pada budidaya ikan nila salin, karena mudah dikembangkan dan memiliki permintaan ekspor tinggi. 

Jika dikelola optimal, 20 ribu hektar tambak mangkrak bisa menghasilkan 1,56 juta ton ikan per tahun dengan keuntungan triliunan rupiah. Melalui program ini, diharapkan bisa menyerap 168 ribu pekerja.

Program Lanjutan di 2026

Beberapa Paket Ekonomi 2025 akan berlanjut ke tahun 2026, sehingga pekerja dan masyarakat umum bisa menikmatinya lebih lama. Adapun program yang berlanjut, yaitu:

14. PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya

Industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, hingga elektronik masih masuk daftar penerima PPh 21 DTP sampai tahun 2026. Dengan insentif ini, daya beli pekerja sektor padat karya diharapkan tetap terjaga.

15. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Sektor Pariwisata

Sama seperti pekerja padat karya, pekerja hotel, restoran, dan kafe (horeka) juga masih insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah. Program ini bertujuan untuk membantu pemulihan sektor pariwisata akibat tekanan global.

16. Diskon JKK dan JKM

Pekerja non-penerima upah tetap akan mendapt diskon iuran JKK dan JKM hingga tahun 2026. Kelompok ini termasuk pedagang kecil, freelancer, hingga pekerja trasnpoartasi.

17. Perpanjangan PPh Final 0,5 persen UMKM

UMKM masih mendapat keringanan pajak final 0,5% sampai 2029. Harapannya agar usaha kecil bisa tetap tumbuh stabil.

Info Lowongan Kerja

Paket Ekonomi 2025 dari pemerintah diharapkan bisa menjaga daya beli pekerja dan masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi. 

Tapi, selain mengandalkan insentif pemerintah, kamu juga bisa menambah penghasilan dengan mencari pekerjaan bergaji kompetitif lewat Dealls!

loker di dealls.webp

Di Dealls, peluang lamaranmu dilirik HRD 3x lebih besar karena kamu bisa mengakses loker terbaru yang minim pesaing. 

Saat ini ada 100.000+ lowongan kerja terbaru dari 7.000+ perusahaan besar, termasuk Mandiri, Astra, Manulife, Adira, Toyota, dan banyak lainnya.

Agar peluang lolos makin tinggi, pastikan CV kamu sudah ATS-friendly. Kamu bisa cek CV menggunakan AI CV Analyzer dari Dealls, gratis hanya 1 menit!

Kalau sudah siap, jangan tunda lagi, lamar lokernya sekarang. Bisa jadi kali ini giliranmu untuk dapat pekerjaan impian! 

button cari lowongan kerja di dealls.png
Tips Pengembangan Karir
Bagikan

Lamar ke Lowongan Kerja Terbaru Setiap Harinya