UMK Malang 2025: SAH Naik 6,5%! Jadi Berapa?

Kabar terbaru tentang Upah Minimum Kota (UMK) Malang 2025 sedang hangat diperbincangkan. Dengan prediksi kenaikan 6,5%, banyak pihak penasaran apakah berita ini sudah resmi. Artikel ini akan mengupas tuntas mulai dari dampak UMK 2024, rincian kenaikan 2025, hingga bagaimana proses penetapannya.

Baca Juga: Cek Nominal UMK Sidoarjo 2025, Naik Sejak 2015!

UMK Malang Tahun 2024: Apa Dampaknya?

UMK Kota Malang tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.309.144,00, membawa berbagai dampak pada sektor ekonomi dan sosial:

Dampak pada Industri

Sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling terpengaruh oleh kebijakan ini. Kenaikan upah berarti peningkatan biaya operasional perusahaan. Meski begitu, beberapa perusahaan besar mampu mengatasinya dengan meningkatkan produktivitas atau efisiensi kerja. Namun, bagi usaha kecil dan menengah (UKM), kebijakan ini sering kali menjadi tantangan berat. Tak sedikit UKM yang harus menyesuaikan harga jual produk mereka untuk mengimbangi kenaikan biaya tersebut.

Dampak pada Sektor Jasa

Di sektor jasa, kenaikan UMK biasanya mendorong daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat lebih cenderung untuk membelanjakan uang mereka, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Meski demikian, beban operasional yang meningkat juga memaksa sektor ini menaikkan tarif layanan.

UMK 2024 menciptakan dinamika ekonomi yang kompleks, menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi sembari memberikan manfaat nyata bagi pekerja melalui peningkatan daya beli.

Kabar Kenaikan UMK Malang 2025 - Sudah Resmi?

Kabar gembira datang! Pada 18 Desember 2024, Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan UMK Kota Malang dan Kabupaten Malang 2025 sebesar 6,5% yaitu sebesar Rp3,507,693 untuk kota Malang dan Rp3,553,530 untuk Kabupaten Malang melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024. Kenaikan 6,5% ini mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi dan kebutuhan hidup masyarakat. Namun, apakah kenaikan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja di Kota Malang? Data menunjukkan bahwa biaya hidup di Malang terus meningkat, terutama di sektor perumahan dan makanan, yang menjadi komponen terbesar dalam KHL.

Kenaikan UMK 6 Tahun Terakhir: Stabil atau Pesat?

Berikut adalah data kenaikan UMK Kota Malang dan Kabupaten Malang selama enam tahun terakhir:

Data kenaikan UMK Kota Malang 6 Tahun Terakhir

Data kenaikan UMK Kabupaten Malang 6 Tahun Terakhir

Kenaikan UMK Kota Malang dalam enam tahun terakhir cenderung stabil dengan rata-rata peningkatan sekitar 6% per tahun dan Rata-rata kenaikan UMK Kabupaten Malang per tahunnya adalah sekitar 3,36%. Tren ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan di Kota Malang dan Kabupaten Malang tetap konsisten dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Meski begitu, beberapa pekerja mengeluhkan bahwa kenaikan ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di kota besar seperti Malang.

Perbandingan UMK Malang dengan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2025)

Berikut adalah perbandingan UMK Kota Malang dengan beberapa daerah sekitar:

Daerah dengan UMK Tertinggi

• UMK Tertinggi: Kota Surabaya (Rp 4,961,753).
  Surabaya memiliki nilai UMK tertinggi di Jawa Timur, didorong oleh statusnya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan industri di provinsi ini. Surabaya menjadi pusat distribusi logistik dan memiliki kebutuhan biaya hidup yang lebih tinggi dibanding daerah lain.
• Daerah Lain dengan UMK Tinggi:

1. Kabupaten Gresik (Rp 4,874,133)
2. Kabupaten Sidoarjo (Rp 4,870,511)
3. Kabupaten Pasuruan (Rp 4,866,890)
4. Kabupaten Mojokerto (Rp 4,856,026)

Daerah dengan UMK Terendah

• UMK Terendah: Kabupaten Situbondo (Rp 2,335,209).
  Situbondo memiliki aktivitas ekonomi yang lebih kecil dibanding daerah lain, dengan sektor unggulan utama pada pertanian dan perikanan. Rendahnya UMK juga mencerminkan tingkat kebutuhan hidup yang relatif lebih rendah dibanding kota besar seperti Surabaya.
• Daerah Lain dengan UMK Rendah:

1. Kabupaten Sampang (Rp 2,335,661)
2. Kabupaten Bondowoso (Rp 2,347,359)
3. Kabupaten Pacitan (Rp 2,364,287)

Disparitas UMK di Jawa Timur

• Perbedaan UMK Tertinggi dan Terendah:
  Selisih antara UMK Kota Surabaya (tertinggi) dengan Kabupaten Situbondo (terendah) mencapai Rp 2,626,544.
  Hal ini menunjukkan disparitas ekonomi yang cukup besar antara wilayah metropolitan dan daerah agraris di Jawa Timur.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMK

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL):
   Daerah dengan KHL tinggi, seperti Surabaya, cenderung memiliki UMK yang tinggi untuk menyesuaikan dengan biaya hidup masyarakatnya.
2. Kondisi Ekonomi Daerah:
   Wilayah industri dan perdagangan seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo memiliki kontribusi besar pada PDRB provinsi, sehingga UMK-nya lebih tinggi.
3. Jumlah Tenaga Kerja dan Produktivitas:
   Daerah dengan aktivitas industri tinggi biasanya memiliki permintaan tenaga kerja lebih besar, mempengaruhi penetapan UMK yang lebih tinggi.
4. Kemampuan Finansial Perusahaan:
   Wilayah dengan dominasi UMKM atau sektor informal biasanya memiliki UMK lebih rendah karena kemampuan finansial perusahaan terbatas.

Bagaimana Proses Penetapan UMK Kota Malang?

Penetapan UMK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan:

1. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Dilakukan untuk menentukan komponen dasar yang dibutuhkan oleh pekerja, seperti makanan, perumahan, dan transportasi.
2. Rekomendasi Dewan Pengupahan: Dewan Pengupahan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, memberikan usulan UMK berdasarkan hasil survei KHL dan pertimbangan ekonomi.
3. Keputusan Gubernur: Gubernur menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Aspek yang Mempengaruhi KHL

Menurut peraturan, beberapa aspek utama yang mempengaruhi KHL meliputi:

1. Makanan dan minuman: Biaya kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayur, dan susu.
2. Perumahan: Biaya sewa atau cicilan rumah, listrik, air, dan kebersihan.
3. Transportasi: Biaya untuk transportasi umum atau bahan bakar kendaraan pribadi.
4. Pendidikan: Biaya sekolah atau pelatihan.
5. Kesehatan: Biaya pengobatan dan asuransi kesehatan.

Proses Penetapan UMP

UMP merupakan dasar penentuan UMK. Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun berdasarkan perhitungan variabel ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan median upah. Penyesuaian dilakukan pada rentang nilai tertentu antara batas atas dan batas bawah upah minimum. Berikut rumus perhitungan UMP:

1. Perhitungan Batas Atas UMP (UM(t))

2. Perhitungan Batas bawah UMP

3. Penyesuaian UMP

Proses Penetapan UMK

Setelah penetapan angka UMK baru selanjutnya dapat dihitung angka UMK pada masing-masing kota/kabupaten. UMK ditetapkan setelah UMP dengan syarat:

1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan provinsi.
2. Pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Setelah syarat tersebut terpenuhi angka UMK dapat dihitung dengan rumus berikut:

1. Perhitungan Rasio Paritas Daya Beli (PPP)

Variabel ini mengukur sejauh mana masyarakat di daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi yang sama.

2. Perhitungan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (TPT)

Variabel ini mengukur tingkat serapan tenaga kerja tiap daerah. Daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung memiliki UMK lebih tinggi karena ekonominya lebih stabil.

3. Perhitungan Median Upah

Variabel ini mencerminkan rata-rata penghasilan pekerja di daerah tersebut, yang menjadi tolok ukur standar hidup.

4. Rata-rata Nilai Relatif UMK

Apakah Kenaikan Ini Cukup?

Kenaikan UMK Kota Malang 2025 sebesar 6,5% membawa angin segar bagi pekerja, namun tantangan tetap ada, terutama bagi sektor usaha kecil. Dengan proses penetapan yang transparan dan berbasis data KHL, harapannya kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha.

Tertarik untuk mencari kerja di kota malang? Jadikan karir impianmu nyata dengan melamar posisi terbaik melalui Dealls! Banyak peluang menarik menantimu. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftar sekarang!

Sumber:

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024

PP Nomor 36 Tahun 2021